BERANDA PROFIL

SOSIALISASI UPAH MINIMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

28 November 2019

SOSIALISASI UPAH MINIMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo menyosialisasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2020 di Aula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Kamis 28 November 2019.

Sesuai data yang ada, UMK Kabupaten Sukoharjo di tahun 2019 adalah Rp 1.783.500, sementara itu UMK Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 nanti adalah Rp 1.938.000,-. Kenaikan ini diumumkan secara langsung dalam sosialisasi yang mengundang perwakilan pengusaha, dan perwakilan pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial DISPERNAKER Kabupaten Sukoharjo, Suharno, S.Sos. MSi. mengungkapkan maksud dari sosialisasi ini yaitu sebagai media untuk menyebarluaskan informasi Surat Edaran Keputusan Gurbernur Jawa Tengah Nomor 560/58 Tahun 2019 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperoleh kesamaan dan pemahaman yang sama terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang upah minimum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

“Kegiatan ini juga untuk menjalin komunikasi dan informasi yang harmonis antar perusahaan dengan pekerja/buruh dalam rangka tumbuh kembang perusahaan dalam kesejahteraan pekerja/buruh,” jelas Suharno, S.Sos. MSi, Kamis, (28/11).

Dalam sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Drs. Baktiyar Zunan, MM yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Dra. Endang Mulyani disampaikan bahwa para pengusaha harus mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengurangi kemampuan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan, terlebih lagi di era MEA . Ini menjadi sebuah tantangan dunia usaha akan semakin berat, karenanya perlu dibangun suatu kesamaan persepsi antara karyawan/ buruh dengan pengusaha dalam pengupahan.

“Pengusaha sangat wajar mencari untung yang sebesar-besarnya agar perusahaan tetap eksis, maju dan berkembang, namun pengusaha tidak boleh mengabaikan kewajibannya kepada karyawan/buruh,” terang Dra. Endang Mulyani.

Hubungan buruh dan pengusaha terlahirkan ibarat koin bermata dua yang berarti hubungan antara kedua kelompok akan selalu rawan perselisihan karena perbedaan kepentingan mendasar di antara kedua belah pihak. Namun, jangan dilupakan bahwa kedua kelompok saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, perlu diciptakan kemitraan strategis dengan semangat kerjasama agar bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Kemitraan strategis akan menciptakan hubungan industrial yang kokoh dan solid. Hubungan ini dapat menjadi kekuatan penting bagi perusahaan di dalam menghadapi persaingan,” tegas Dra. Endang Mulyani.

Dari kenyataan itu penyelenggaraan sosialisasi ini diharapkan mampu menjamin terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja/buruh dan pengusaha sehingga nantinya sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif, efisien, dan cepat perlu secara terus menerus diupayakan seoptimal mungkin.

Menyadari betapa penting hasil yang akan dicapai ke depan, maka pemerintah sebagai penengah antara buruh dan pengusaha telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi konflik yang timbul, diantaranya dengan mengeluarkan regulasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR), menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengikutkan setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja serta mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja selain gaji, seperti hak cuti, hak istirahat dan lain lain.

Share :